Kisah Hakim Agung Mukhtar Zamzami Berdebat Hukuman Mati Vs HAM


Penolakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap permohonan grasi terpidana mati gembong narkoba ditanggapi negatif oleh aktivis HAM. Mereka menilai hukuman mati sebagai tindakan tidak bermoral dan tidak memberikan efek jera.
Hal itu mengingatkan hakim agung Mukhtar Zamzami saat ia masih kuliah medio 1973 silam.

“Tahun 1973 silam aku diajak debat oleh seorang mahasiswa sebuah sekolah tinggi theologi di Yogyakarta tentang hukuman mati yang dianggapnya biadab dan tidak sesuai dengan rasa keadilan. Karena menyebut hukum Islam, aku meladeni dengan semangat,” kata Muktar kepad detikcom, Jumat (12/12/2014).

Rasa semangat itu karena ia merupakan mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga. Ia kini duduk di Mahkamah Agung (MA) khusus menangangi perkara-perkara kamar agama. Namun usai berdebat panjang lebar, mereka lalu kembali tertawa bersama dan bersenda gurau. Perdebatan itu tidak merusak hubungan pertemanan tersebut.

Beberapa bulan kemudian, lawan debat itu mendatangi Mukthar seraya membawa selembar koran. Sambil marah besar, ia menyuruh Mukhtar membaca sebuah berita pembunuhan seorang gadis kecil, perhiasannya dipreteli dan mayatnya disimpan di atas loteng. Pelaku lalu dihukum dengan hukuman penjara 15 tahun.

“Bayangkan…,” pekik teman Mukhtar.

“Cuma 15 tahun, padahal pembunuh kejam itu dihidupi oleh ayah si anak sebagai buruh yang bekerja di rumah gadis kecil ini. Harusnya dihukum mati dan mayatnya dibakar,” sambung temannya dengan berapi-api.

“Siapa sih gadis cilik ini?” tanya Mukhtar yang belakangan mendapat gelar doktor dari Universitas Padjadjaran itu.

“Hei, dia keponakanku, dia anak kakakku. Harusnya pembunuh itu dihukum mati! Mati!Mati!” jawab temannya dengan setengah memekik.

“Bukankah beberapa bulan yang lalu kamu ngotot hukuman mati itu biadab dan tidak sesuai dengan rasa keadilan?” jawab Mukhtar sambil mengangguk perlahan dan berkata lirih.

40 Tahun berlalu, perdebatan hukuman mati dan HAM kembali menyeruak. Hal ini dipicu dengan vonis mati Wawan, pembunuh Sisca Yovie. Terakhir, penolakan permohonan grasi 64 terpidana mati gembong narkotika oleh Presiden Jokowi.

“Saya cuma ingin menjelaskan rasa keadilan itu umumnya dirasakan benar oleh pihak yang menjadi korban, sementara orang yang belum merasakan menjadi korban cenderung berteori muluk tentang HAM,” pungkas doktor dengan thesis ‘Kajian Hukum terhadap Kedudukan dan Hak Perempuan dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia Dikaitkan dengan Asas Keadilan dalam Rangka Menuju Pembangunan Hukum Kewarisan Islam’ itu.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s