KPK akan Menjadikan Ahok Contoh bagi Kepala Daerah Lain


14148152411625013075

Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Johan Budi di Gedung KPK, Jumat, 31/10/2014 (Beritasatu.com)

KPK: Basuki Bisa Menjadi Contoh

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Pelaksana Tugas Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bisa menjadi contoh dan teladan kepala daerah lain dalam pencegahan korupsi.

Basuki akan mengharuskan semua pejabat eselon di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk lurah, untuk melaporkan semua harta kekayaannya ke KPK. Basuki juga akan membatasi transaksi tunai dalam lalu lintas keuangan di Pemprov DKI. Kelak, transaksi di atas Rp 25 juta tidak boleh dilakukan secara tunai dan harus melalui perbankan.

Pada Jumat (31/10), Basuki menyambangi KPK. Selain melaporkan kondisi BUMD PD Dharma Jaya yang diduga bermasalah terkait dengan perdagangan daging sapi di Jakarta, dia juga berkonsultasi soal mekanisme pelaporan harta kekayaan pejabat struktural di Pemprov DKI. Dengan melaporkan harta kekayaannya ke KPK, warga DKI bisa melihat kepantasan kekayaan para pejabatnya dibandingkan dengan penghasilan resmi mereka. ”Masyarakat nanti ke depan bantu mengawasi gaya hidup lurah, camatnya. Cocok apa tidak (dengan penghasilan resminya),” kata Basuki. Dia menambahkan, pejabat struktural yang tidak melaporkan harta kekayaannya akan dijadikan staf atau pegawai biasa.

Rencana Basuki ini dipuji Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP. Apa yang dilakukan Basuki termasuk luar biasa karena dia menerapkan kebijakan pencegahan korupsi meskipun tidak diatur UU. Kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat hingga tingkat lurah, yang sebagian di antaranya bukan termasuk kategori penyelenggara negara, sangat luar biasa.

Rencana Basuki menjadikan pelaporan harta kekayaan sebagai salah satu penilaian untuk mengangkat pejabat struktural, menurut Johan, juga belum terjadi di daerah lain. ”Ini upaya bagus yang harus diapresiasi. Baru DKI yang punya ide seperti ini. Soal pembatasan transaksi tunai juga menarik karena bisa terdeteksi kekayaan yang keluar masuk DKI,” katanya.

Menurut Johan, langkah yang dilakukan Basuki akan disampaikan KPK dalam setiap pertemuan dengan kepala daerah lain agar mereka juga menjalankan kebijakan serupa. ”Dalam konteks pelaporan harta kekayaan, langkah Basuki ini perlu dicontoh,” katanya. (BIL)

Harian Kompas, Sabtu, 01 November 2014

Langkah Ahok yang disebutkan KPK sebagai suatu hal yang luar biasa dan akan dijadikan contoh bagi kepala daerah lainnya di seluruh Indonesia ini menunjukkan bahwa dalam semangat memberantas dan mencegah terjadinya korupsi di jajaran Pemprov DKI Jakarta, Ahok benar-benar serius. Begitu berbicara langsung dilaksanakan. Dan, sudah lama dimulai dari dirinya sendiri.

Strategi Ahok yang terus menggandeng KPK dalam setiap kebijakan dan aksi yang berkaitan dengan masalah korupsi, seperti ketika sidak ke Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat, Rabu, 23 Juli 2014, bersama dengan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, yang berhasil membongkar praktek pungli di sana, memang merupakan ide yang sangat bagus. Dengan terus melakukan kerjasama dengan KPK dalam langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi, hasil maksimal optimis bisa diperoleh. Karena hanya KPK-lah yang sampai saat ini merupakan lembaga yang paling ditakuti oleh para koruptor, mulai dari kelas teri sampai kelas paus. Di tangan KPK, tidak ada kompromi sedikit pun bagi para pelaku koruptor. Begitu terdapat bukti-bukti yang cukup, apalagi tertangkap tangan, maka tanpa ampun yang bersangkutan langsung ditangkap, ditahan, ditetapkan sebagai tersangka, dan dijamin 100 persen masuk penjara.

KPK melalui Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP pun bertekad akan menyampaikan kepada setiap kepala daerah di seluruh Indonesia agar mau melaksanakan kebijakan pencegahan korupsi di daerahnya masing-masing dengan mencontoh kebijakan yang segera dilakukan Ahok ini.

Setiap kepala daerah yang baik dan memang dirinya sendiri bersih tentu akan menyambut dengan gembira ide tersebut, dan tanpa ragu untuk segera menirunya. Sebaliknya, bagi setiap kepala daerah yang ternyata koruptor itu sendiri, berita ini pasti merupakan berita buruk baginya. Oleh karena itu KPK juga harus pro-aktif, dengan menetapkan semacam suatu target waktu sampai kapan semua kepala daerah sudah harus melaksanakan kebijakan seperti yang diterapkan Ahok di DKI Jakarta itu.

Memang KPK tidak berwenang untuk memaksa kepala daerah untuk melaksanakan kebijakan pencegahan korupsi ini, tetapi dengan menetapkan semacam suatu target waktu yang dipublikasikan ke masyarakat, publik, terutama rakyat daerah yang bersangkutan masing-masing bisa menilai sendiri kepala daerahnya masing-masing. Kalau sampai ada kepala daerah yang tidak menunjukkan tanda-tanda untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka integritas yang bersangkutan patut diragukan, bahkan dicurigai.

Tentu saja awal dari pelaksanaan kebijakan yang dicontoh dari apa yang dilakukan Ahok di DKI Jakarta itu, seperti juga Ahok sudah lakukan, adalah kepala daerah yang bersangkutan wajib menjadi orang pertama yang melaksanakannya pelaporan harta kekayaannya ke KPK. Lalu, KPK akan mempublikasikannya ke publik, sehingga publik juga bisa mengetahui dan melakukan kontrolnya. Jika masyarakat mendapatkan kepala daerahnya,  jajaran di bawahnya, sampai lurah terindikasi korupsi, misalnya mempunyai harta benda yang nilainya jauh di atas penghasilannya, maka mereka bisa segera melaporkannya ke KPK.

Kebijakan Ahok yang bekerjasama dengan KPK mewajibkan semua jajaran pejabat pemerintahan Pemprov DKI Jakarta dari tingkat eselon sampai ke lurah melaporkan harta kekayaannya itu selain sebagai upaya pencegahan korupsi, juga akan menjadi filter untuk menyaring pejabat-pejabat Pemprov DKI Jakarta mana saja yang bersih dan yang tidak. Yang bersih tentu saja tenang-tenang saja menyikapi kebijakan Ahok ini, sebaliknya yang ternyata selama ini punya harta kekayaan yang haram dari hasil korupsinya di Pemprov DKI pasti akan menerima kabar ini seperti mendengar bunyi guntur di siang bolong. Berdoa kepada setan, semoga tidak ketahuan, dan mengharapkan “perjuangan” Muhammad Latief dan kawan-kawannya di Gerindra dan yang di DPRD DKI Jakarta, termasuk FPI, untuk melengserkan Ahok bisa sukses.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari kelompok yang sama dengan KMP di DPR juga pasti akan dengan senang jika Ahok bisa dilengserkan, apalagi kebijakan Ahok yang terbaru ini secara tak langsung mempermalukan mereka juga, termasuk M Taufik yang diusung Gerindra untuk menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mengganti Ahok yang aan menjadi Gubernur,  dan Haji Lulung di Fraksi PPP yang selama ini bersuara lantang mengharapkan Ahok dilengserkan, diganti oleh orang-orang seperti mereka. Sebab ternyata, sampai hari ini, mereka semua, 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 itu sama sekali belum (nihil) menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Padahal menurut UU, paling lambat dalam tempo 2 bulan setelah dilantik, semua pejabat penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK. Anggota DPRD DKI Jakarta itu dilantik pada 25 Agustus 2014.

Hal yang sama juga terjadi pada 560 anggota DPR-RI yang saat ini sedang sibuk berkelahi memperebutkan kekuasaan di parlemen. Sejak dilantik pada 1 Oktober 2014, sampai hari ini, belum ada satu pun dari mereka yang telah menyampaikan LHKPN-nya kepada KPK.

***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s